Hanyalah seorang musafir jalanan yang berusaha mencari mutiara hikmah disepanjang perjalanan hidupnya.
Ketua
DPR Marzuki Alie dan Wakilnya Pramono Anung mengaku tidak mengetahui
adanya perencanaan pemberian dana senilai Rp 155 miliar untuk Lapindo.
Pengakuan kedua pimpinan DPR ini dirasa janggal. Berbagai kritikan tajam
pun terlontar kepada para pimpinan wakil rakyat tersebut.
Menkokesra Agung Laksono mengatakan sebagai pemimpin DPR harusnya kedua orang itu mengetahui apa-apa saja yang dibahas dalam anggaran.
"Saya kira itu sudah dibahas dalam di rapat-rapat DPR. Jadi saya kira kalau sudah diputuskan semua wajib mengetahui. Tidak ada yang tidak tahu. Sehingga itu sudah diputuskan DPR, harus diketahui dalam pembahasan seperti itu," kata Agung di Kemenkokesra, Rabu (19/6) kemarin.
Agung mencontohkan sewaktu dirinya menjadi Ketua DPR, dia mengetahui semua apa yang dibahas dalam RAPBN. Tidak ada alasan bagi seorang ketua untuk tidak mengetahuinya. "Kalau saya dulu jadi Ketua DPR, harus begitu," ujarnya.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung berani bersumpah dirinya tak mengetahui adanya pasal Lapindo dalam RUU APBN-P 2013. Dia baru tahu, saat pembahasan RUU tersebut dibawa dalam lobi-lobi rapat paripurna di DPR, Senin (17/6) lalu.
"Sebagai pimpinan, saya baru mengetahui hal ini di forum lobi. Di sebelumnya, enggak tahu sama sekali. Kalau perlu sumpah Tuhan saya berani," kata Pramono di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta.
Menurut Pramono, kalau pun Pasal 9 RUU APBN-P 2013 yang disebut sebagai pasal Lapindo tersebut diubah, tentu bakal mempengaruhi semua konstruksinya. Selain dirinya, Pramono juga menjelaskan kalau Ketua DPR Marzuki Alie baru mengetahui saat rapat lobi-lobi tersebut.
"Mungkin karena pimpinan enggak diinformasikan secara lengkap. Malah saya yakin Pak Marzuki Alie baru tahu di forum itu (lobi)," ungkapnya.
Politikus PDIP Hendrawan Supratikno bahkan menduga ada korelasi dengan Golkar yang mendukung kenaikan BBM.
"Saya rasa ada korelasi antara dukungan Golkar terhadap APBNP 2013 dengan Pasal 9 (RUU APBN-P). Tetapi apakah pasal 9 ini dijadikan pra kondisi bagi Golkar untuk berikan dukungan, kita bisa menyampaikan dugaan. Tapi korelasinya pasti ada," kata Hendrawan yang juga anggota Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/6).
Hendrawan menilai, adanya kewajiban pemerintah mengeluarkan Rp 155
sumber: http://www.suaranews.com/2013/06/ketua-dpr-ri-paling-aneh-dan-konyol.html
Menkokesra Agung Laksono mengatakan sebagai pemimpin DPR harusnya kedua orang itu mengetahui apa-apa saja yang dibahas dalam anggaran.
"Saya kira itu sudah dibahas dalam di rapat-rapat DPR. Jadi saya kira kalau sudah diputuskan semua wajib mengetahui. Tidak ada yang tidak tahu. Sehingga itu sudah diputuskan DPR, harus diketahui dalam pembahasan seperti itu," kata Agung di Kemenkokesra, Rabu (19/6) kemarin.
Agung mencontohkan sewaktu dirinya menjadi Ketua DPR, dia mengetahui semua apa yang dibahas dalam RAPBN. Tidak ada alasan bagi seorang ketua untuk tidak mengetahuinya. "Kalau saya dulu jadi Ketua DPR, harus begitu," ujarnya.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung berani bersumpah dirinya tak mengetahui adanya pasal Lapindo dalam RUU APBN-P 2013. Dia baru tahu, saat pembahasan RUU tersebut dibawa dalam lobi-lobi rapat paripurna di DPR, Senin (17/6) lalu.
"Sebagai pimpinan, saya baru mengetahui hal ini di forum lobi. Di sebelumnya, enggak tahu sama sekali. Kalau perlu sumpah Tuhan saya berani," kata Pramono di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta.
Menurut Pramono, kalau pun Pasal 9 RUU APBN-P 2013 yang disebut sebagai pasal Lapindo tersebut diubah, tentu bakal mempengaruhi semua konstruksinya. Selain dirinya, Pramono juga menjelaskan kalau Ketua DPR Marzuki Alie baru mengetahui saat rapat lobi-lobi tersebut.
"Mungkin karena pimpinan enggak diinformasikan secara lengkap. Malah saya yakin Pak Marzuki Alie baru tahu di forum itu (lobi)," ungkapnya.
Politikus PDIP Hendrawan Supratikno bahkan menduga ada korelasi dengan Golkar yang mendukung kenaikan BBM.
"Saya rasa ada korelasi antara dukungan Golkar terhadap APBNP 2013 dengan Pasal 9 (RUU APBN-P). Tetapi apakah pasal 9 ini dijadikan pra kondisi bagi Golkar untuk berikan dukungan, kita bisa menyampaikan dugaan. Tapi korelasinya pasti ada," kata Hendrawan yang juga anggota Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/6).
Hendrawan menilai, adanya kewajiban pemerintah mengeluarkan Rp 155
sumber: http://www.suaranews.com/2013/06/ketua-dpr-ri-paling-aneh-dan-konyol.html
0 komentar:
Posting Komentar